Masih membekas di ingatan kita bahwa pada tahun 2006 di Kalimantan dan Sumatera pernah dilanda oleh kabut asap sedemikian pekat. Kini di tahun 2009, kabut asap pekat terjadi lagi. Apanya yang salah? Mengapa kebakaran hutan dan  lahan terus berulang dari tahun ke tahun? Apakah kita tidak pandai mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya, sehingga pemerintah pun terlihat gagap harus berbuat apa untuk mengatasi kabut asap tersebut.

Di setiap musim kemarau, kabut asap memang selalu mengharubirukan kehidupan masyarakat. Di Kalsel dan Kalteng, kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut telah mengakibatkan terganggunya aktivitas kehidupan ekonomi, transportasi udara, darat dan sungai. Berdasarkan data satelit pendeteksi panas bumi NOAA-19 (ASMC), sampai dengan 24 September 2009  terdapat  1017 titik api (hotspot) di Kalsel. Di Kalteng, banyaknya hotspot mengakibatkan  kualitas udara menjadi sangat buruk sehingga merugikan kesehatan. Banyak masyarakat yang terserang ISPA dan ketika asap sangat pekat maka sebagian sekolah pun harus diliburkan.

Kalsel adalah provinsi yang lekat dengan satu kata yakni “ironi”. Betapa tidak, di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah seperti batu bara, ternyata rakyat Kalsel belum sepenuhnya menikmati hasil dari  eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya itu. Hal itu tidak lain, karena Pemerintah Pusat tetap saja dinilai tidak memberikan keadilan bagi rakyat Kalsel dan bahkan Kalimantan pada umumnya. Jutaan ton batu bara Kalsel telah  dikeruk, diantarpulaukan, dan diekspor ke manca negara, namun keuntungannya malah dinikmati Pemerintah Pusat. Pada tahun 2007, eskpor batu bara Kalsel mencapai  80 juta ton, namun yang kembali ke Kalsel dalam  bentuk royalti, pajak dan landrent hanya sebesar Rp 69,8 miliar. Sungguh tidak sebanding dengan  dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Persoalan ketidakadilan dalam pengelolaan dan memperoleh  pendapatan dari sumber daya alam di bumi Kalsel, sesungguhnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Dari rakyat kecil yang di pinggir jalan yang tiap hari kecipratan debu batu bara, sampai pejabat pemerintahan.